Dewan Pengawas KPK Diprotes, Moeldoko: Semua Organisasi Ada Pengawasnya

Dewan Pengawas KPK Diprotes, Moeldoko: Semua Organisasi Ada Pengawasnya

FOTO : Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko…

JAKARTA (otonominews) - Revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masih menuai polemik. Protes tak hanya dari tubuh KPK sendiri, namun sejumlah lembaga turut mengkritik keputusan yang sudah disetujui Presiden dan diketok palu DPR RI pada Selasa (17/9) lalu.

Undang-Undang (UU) KPK yang baru saja direvisi mengatur tentang ketentuan pembentukan Dewan Pengawas.

Dijelaskan dalam Pasal 37B, Dewan Pengawas KPK berwenang untuk memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan oleh KPK. Tak hanya itu, Dewan Pengawas bisa mengevaluasi kinerja pimpinan KPK setiap satu tahun.

Keberadaan dewan pengawas menjadi salah satu poin substansial dalam draf revisi UU KPK yang disepakati oleh DPR dan pemerintah. Anggota dewan pengawas disepakati dipilih oleh presiden dengan membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat

Jokowi sendiri telah menyampaikan bahwa anggota dewan pengawas ini akan diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi, serta pegiat antikorupsi. Ia tak ingin anggota dewan pengawas berasal dari kalangan politikus, birokrat, maupun anggota penegak hukum yang masih aktif.

Namun, poin tersebut dinilai melumpuhkan penindakan lembaga KPK.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, keberadaan dewan pengawas tak akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi. Moeldoko menyebut setiap organisasi perlu lembaga yang melakukan pengawasan atas kinerjanya.

"Semua organisasi itu ada pengawasnya. Organisasi demit aja yang enggak ada pengawasnya. Semua organisasi harus ada pengawasnya,"

 

Moeldoko menyatakan tak ada yang dikekang dan dirugikan dengan keberadaan dewan pengawas usai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disahkan DPR.

Menurutnya, KPK sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, perlu dewan pengawas untuk menjaga kepercayaan itu.

"Sekali lagi kepercayaan kepada KPK tidak boleh berkurang, poinnya ada di situ, jangan dibalik-balik," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan setelah UU KPK yang baru berlaku, pemerintah akan membuat aturan teknis untuk memilih anggota dewan pengawas. Menurutnya, Presiden Joko Widodo yang akan membentuk panitia seleksi untuk menjaring para calon anggota dewan pengawas.

"Nanti presiden akan menentukan siapa-siapa yang kira-kira kredibel memiliki legitimasi, yang kuat di hadapan masyarakat, di publik, memiliki trust yang tinggi. Itu lah kira-kira kriteria-kriteria," tuturnya.

Populer Berita