Prabowo 'Dipaksa' Harus Tetap Terima Gaji sebagai Menhan

Prabowo

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto - Instagram Prabowo Subianto…

JAKARTA, (otonominews) - Setelah dilantik, Prabowo Subianto menegaskan, dirinya tak akan mengambil satu sen-pun dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. "Saya tidak akan mengambil satu sen pun dari jabatan ini. Biar, saya kualat kalau saya melanggar sumpah saya sendiri," ujar Prabowo Subianto.

Apa yang dikatakan Prabowo tersebut kemudian diperkuat dengan viral-nya mobil pribadi jenis Alpard putih yang dipasangi plat mobil dinas Menteri Pertahanan. Diketahui, Alpard putih tersebut merupakan mobil pribadi yang kerap digunakan Prabowo saat musim kampanye Pilpres 2019 lalu.

Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil A. Simanjuntak mengkonfirmasi melalui akun teitter-nya @Dahnilanzar mengatakan, "Saya ingin mengkonfirmasi kpd sobat semua khususnya sobat pewarta terkiat dg informasi yang menyatakan Pak @prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai di @Kemhan_RI adl BENAR. Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan Negara."

Tweet Dahnil tersebut diunggah pukul 10:45 AM, 30 Oktober 2019.

Untuk sekedar diketahui, gaji pokok yang diterima seorang Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sebesar Rp5.040.000 per bulan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2000.

Selain gaji pokok, Menhan juga berhak atas tunjangan yang diperkirakan berkali lipat dari gaji sebagai menteri. Nominalnya lebih dari Rp50 juta.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pertahanan menjelaskan bahwa menteri pertahanan berhak mendapat 150 persen dari kelas jabatan 17. Di bagian lampiran tertera tunjangan kelas jabatan 17 sebesar Rp29.085.000.

Dengan demikian, Prabowo berhak memperoleh tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari Rp29.085.000, yakni Rp43.627.500.

"Menteri Pertahanan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Pertahanan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan 17 di Lingkungan Kementerian Pertahanan," mengutip Pasal 6 Ayat (1) peraturan tersebut.

Selaku menteri negara, Prabowo Subianto juga berhak mendapat tunjangan sebagai Pejabat Negara. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Pada Pasal 1 Ayat (2) butir e dinyatakan tunjangan menteri negara sebesar Rp13.608.000 per bulan.

"Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000," mengutip Pada Pasal 1 Ayat (2) butir e Keppres tersebut.

Sehingga diperkirakan, Prabowo berhak memperoleh pendapatan sekitar Rp57.235.500. Nominal tersebut berasal dari tunjangan kinerja Rp43.627.500 ditambah tunjangan sebagai pejabat negara Rp13.608.000.

Selain itu Prabowo Subianto juga berhak mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, serta jaminan kesehatan.

Belum diketahui pasti apakah Prabowo menolak atau menerima tunjangan sebesar Rp57.235.500. 

Bukan Berita Besar

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade ketika dikonfrimasi juga belum medapat kabar pasti apakah Prabowo Subianto benar tidak akan mengambil gajinya sebagai Menhan. 

"Dari pembicaraan dengan sesama kader Gerindra, saya memang mendengar bahwa Pak Prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai menteri. Kalau pun memang benar, itu kan bagus. Tapi ini kan bukan berita yang perlu dibesar-besarkan. Karena kita tahu ketika mencalonkan diri sebagai presiden pun Pak Prabowo memang berjanji tidak akan mengambil gajinya bila terpilih sebagai presiden," jelas Andre.

Dikatakan Andre Rosiade, sikap ketua umumnya tersebut pun pernah dilakukan oleh kader utama Gerindra Sandiaga Uno ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Pak Sandi juga kan pernah melakukan hal yang sama saat menjadi Wagub DKI. Jadi ini bukan berita besar yang perlu dibesar-besarkan," tegas Andre.

Namun demikian kebijakan pemerintah agaknya justru tidak demikian. Prabowo Subianto justru 'dipaksa' harus menerima gaji dan tunjangannya sebagai Menhan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil A Simanjuntak di akun twitter-nya @Dahnilanzar tertanggal 31 Oktober 2019.

"Sobat sekalian, setelah menerima info dr @Kemhan_RI dan Setneg bahwa gaji, tunjangan dll harus diterima maka pak @Prabowo hrs taat aturan dan azas, maka beliau akan menerima namun akan disalurkan kpd Yayasan2 sprt yayasan kanker, lembaga zakat, rumah ibadah dll. Terimakasih."

Populer Berita