TP: Saya Melaksanakan Sesuai Arahan DPP

Golkar Sulsel Ricuh, Nurdin Halid Cs Tolak Susunan DPD Versi Taufan

Golkar Sulsel Ricuh, Nurdin Halid Cs Tolak Susunan DPD Versi Taufan

FOTO : M Taufan Pawe saat terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulsel dalam Musda yang berlangsung di Jakarta…

JAKARTA (otonominews) - Konflik di tubuh DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan makin meruncing. M Taufan Pawe (TP) yang terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025, kini coba digoyang sejumlah kader yang dikenal sebagai pendukung Nurdin Halid.

Wali Kota Parepare dua periode tersebut, pasca Musda Parta Golkar yang telah menetapkannya sebagai ketua terpilih, didemo sejumlah kader pendukung Nurdin Halid, yang merupakan Ketua DPD Golkar Sulsel yang digantikan TP.

Taufan Pawe dituding melakukan manuver politik dengan menyusun struktur kepengurusan baru secara individu tanpa melibatkan tim formatur yang diputuskan melalui hasil musda.

"Padahal, seharusnya penyusunan komposisi pengurus baru di Golkar Sulsel periode 2020-2025 diputuskan secara kolektif kolegial dengan melibatkan empat tim formatur lainnya. Bukan seorang diri Taufan Pawe," ujar Abdillah Natsir, salah anggota formatur penyusunan pengurus DPD Sulsel.

Dari lima formatur yang diketuai TP, diketahui  tiga  formatur, yaitu perwakilan dari DPD II Farouk M Betta dan Abdillah Natsir serta satu perwakilan dari hasta karya AMPG, Imran Tenri Tatta tidak sepakat dengan susunan DPD Sulsel yang diusulkan TP ke DPP Golkar.

Ketiga formatur ini meminta kepada Ketum DPP Golkar, Airlangga Hartarto agar tidak menerbitkan SK kepengurusan baru yang diusulkan Taufan Pawe ke DPP.

Foto: Taufan Pawe memimpin rapat formatur penyusunan Pengurus DPD Partai Golkar Sulsel

Mereka menilai, tindakan yang dilakukan TP secara personal itu sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai kesepakatan hasil Musda ke 10 Golkar Sulsel yang dihelat di Jakarta 6-8 Agustus lalu.

Terkait konflik di internal DPD Sulsel tersebut, Taufan yang dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, kemarin, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mencoba mengumpulkan lima anggota formatur untuk menyusun kelengkapan pengurus DPD Golkar Sulsel. Tapi ketiga anggota formatur tersebut tidak mau mengangkat teleponnya.

"Tapi bukannya tidak pernah ketemu. Kami, lima formatur pernah rapat bersama pada 19 Agustus 2020, di Jakarta. Tapi saat itu tidak ada kesepakatan. Mereka menolak susunan DPD yang didominasi anggota Fraksi Golkar di DPRD Sulsel. Dengan alasan para anggota fraksi tersebut tidak setia dengan Nurdin Halid," ujar Taufan.

Tentu saja Taufan tidak bisa menerima alasan itu. Karena Taufan ingin bekerja profesional. 

 "Saya minta, masa lalu itu jangan menjadi beban saya untuk menatap masa depan Golkar. Saya mau bekerja secara profesional," tegasnya.

Tak hanya itu. Tiga anggota formatur tersebut  juga memaksakan Kadir Halid (adik Nurdin Halid),  menjadi Sekretaris DPD. Dan seorang kepercayaan Nurdin Halid menjadi Ketua Harian.

Karena tidak ada kesepakatan, Taufan selaku pimpinan rapat, menunda rapat tersebut, dan akan dilanjutkan pada keesokan harinya.

Tapi ternyata, keesokan harinya Faruq dan Imran tanpa sepengetahuannya balik ke Makassar, tanpa pamit.

"Saya telepon mereka juga tidak diangkat. Saya memimpin rapat 5 anggota formatur itu  ada dokumentasinya," sambungnya.

Akhirnya,  Taufan menyusun kepengurusan DPD sesuai kesepakatan anggota fornatur dari DPP.

"Ini sekarang saya tunggu keluarnya SK dari DPP," ujarnya.

Namun, diam-diam,  tiga formatur yang dikenal dengan Nurdin Halid itu melaksanakan rapat formatur tanpa dihadiri Taufan selaku Ketua Formatur dan Ketua  DPD Golkar Sulsel yang  terpilih dalam Musda.

Taufan mengganggap hal ini sebagai perlawanan dan bahkan langkah-langkah yang tidak beretika terhadap partai. 

Menurut Taufan, dalam aturan partai ketua formatur berhak menyusun  kepengurusan dengan minta saran dari anggota formatur, dan anggota formatur   tidak dalam kapasitas menolak. 

"Terkait dengan sekretaris, ketua harian, saya sebagai ketua formatur punya hak prerogatif. Saya mengambil sikap keputusan dengan berpedoman seperti apa keinginan DPP. Apapun yang saya keluarkan seperti itulah arahan DPP secara kelembagaan bukan orang perorang," pungkasnya.

Populer Berita