Fredy Saya Perjuangkan Kursi Khusus DPRD Masyarakat Marind

Bupati Merauke Pelopori Putera Daerah Masuk DPRD Kabupaten Melalui Penunjukan

Bupati Merauke Pelopori Putera Daerah Masuk DPRD Kabupaten Melalui Penunjukan

FOTO : Bupati Kabupaten Merauke, Frederikus Gebze, SE., M.Si., …

MERAUKE, (otonominews) - Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE., M.Si., sedang melakukan upaya agar masyarakat Marind atau suku asli Kabupaten Merauke, Papua agar bisa mendapat kursi khusus di DPRD Kabupaten Merauke.

Hal tersebut disampaikan Frederikus Gebze kepada otonomonews, Senin (30/04/2019) berdasarkan aspirasi masyarakat Marind melalui tatap muka dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Dijelaskan Frederikus Gebze, masyarakat Marind mengharapkan langkah strategis dan spektakuler dari Pemda bagi masyarakat asli Merauke. "Jadi, saya tegaskan, sebagai kepala daerah saya akan memperjuangkan kursi khusus DPRD Kabupaten untuk Masyarakat Marind melalui sistem diangkat atau ditunjuk," jelas Bupati yang biasa disapa Freddy ini.

Lebih jauh Freddy mengatakan, langkah tersebut diambil karena rasa prihatin dengan situasi dan kondisi hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten Merauke yang digelar pada Rabu (07/04/2019) lalu. "Ini semua dilakukan karena prihatin dengan nasib Caleg orang asli Marind. Maka, lewat pertemuan dengan elite-elite, ketua-ketua partai, dan tokoh-tokoh Marind di Gedung Negara beberapa waktu lalu, lahirlah rencana ini," jelas Freddy.

Pada pertemuan itu juga, lanjut Freddy, terungkap sejumlah masalah yang dihadapi orang asli Marind, juga orang Papua secara keseluruhan. Masalah tersebut kata Freddy antara lain, peningkatan kualitas dan kapasitas SFM untuk politik masih lemah. Masalah lain katanya adalah kemampuan finansial atau keuangan menjadi faktor utama dan penentu untuk bersaing dalam menghadapi NPWP (No Piro Wani Piro) yang menurut Freddy adalah istilah baru politik uang. "Juga sarana dan prasarana yang terbatas ditambah edukasi politik dan kaderisasi yang masih sangat lemah di kalangan orang Marind," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, masalah yang paling mendasar pada persaingan di kalangan Caleg di Kabupaten Merauke ini adalah persaingan atau kompetisi yang tidak sehat. "Mengapa saya katakan persaingan sudah tidak sehat, karena mereka sudah tidak menghargai pemilik asli tanah ini. Bahkan sampai ada ungkapan, semua cari makan, jadi berusaha merebut piring makan teman bahkan kerabat. Malah kalau bisa mereka juga akan makan hak ulayat. Jadi, masalahnya sangat kompleks," papar Freddy.
 
Jadi, kata Freddy, dengan mempelopori naiknya masyarakat asli Marind ke DPRD Kabupaten dengan cara diangkat atau ditunjuk, diharapkan Kabupaten Merauke yang saat ini berada di bawah kepemimpinannya membuat sejarah baru dengan tentu saja melalui mekanisme lama yang sesuai dengan 14 Kursi DPRD dan akan diimplementasikan di Kabupaten Merauke mewakili tiap daerah pemilihan (dapil), yakni 2 orang untuk 5 dapil yang jumlahnya menjadi 10 orang. "Khusus untuk unsur pimpinan kami tidak ada kewenangan," tegas Freddy.

Dikatakan Freddy, langkah itu diambil juga agar bisa mengakomodir putera-puteri Marind. "Dengan jalur ini bisa terwakili suara masyarakat asli. Saat ini kami sedang menyusun tim dan siap berkonsultasi ke Jayapura dan ke Kemendagri serta ke Kemenkopolhukam," pungkas Freddy.

Populer Berita