Mendagri Tak Dilibatkan Mengeluarkan PP 35

Setprov Kaltara: Terkait PP THR Pemerintah Seperti Lempar Tangan

Setprov Kaltara: Terkait PP THR Pemerintah Seperti Lempar Tangan

FOTO : Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Sanusi, MS.i…

TANJUNG SELOR, (otonominews) - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Sanusi, MS.i, mengatakan, untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) dibutuhkan waktu yang cukup panjang, yakni 14 hari. Sementara, perintah di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2019 tentang Pemberian THR Bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunan jelas THR dan gaji ke-13 harus dibayarkan pada 24 Mei 2019.

Lebih jauh Sanusi yang diwawancarai otonominews melalui sambungan telepon, Jumat (10/05/2019) mengatakan, kalau untuk gaji ke-13 masih memungkinkan untuk dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi permasalahannya adalah Tunjangan Hari Raya (THR) dengan batas pembayaran 24 Mei 2019 dan Pemerintah Daerah diharuskan membuat Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu.

Dijelaskannya, Perda tidak bisa langsung serta merta selesai dalam waktu singkat. "Tidak bisa seperti akrobat, karena untuk membuat Perda itu ada tahapannya. Tahapan-tahapan ini harus kita lalui. Kecuali, memang ada intevensi dari pemerintah yang mengamanatkan supaya Perda khusus THR ini langsung saja ditetapkan tanpa perlu melalui pembahasan-pembahasan lagi," papar Sanusi.

Di dalam PP No. 35/2019 tersebut, katanya juga jelas disebutkan bahwa dasar untuk pembayaran THR itu adalah dengan Perda. "Nah , itu masalahnya, karena waktunya sangat mepet. Kalau kita disuruh bermain akrobat. Kalau kita berbicara tentang tahapan-tahapan dalam pembuatan Perda, rasanya mustahil," tandasnya.

Sanusi merinci, PP No. 36/2019 dibuat pada 6 Mei, sementara tanggal 24 Mei THR harus sudah dibayarkan. Kita sekarang menghitung waktu. Bagaimana kita mau membayarnya. Saat ini kami di Kalimantan Utara sudah berkoordinasi dengan Sekwan (Sekretaris Dewan di DPRD -red) membicarakan permasalahn ini dan bagaimana solusinnya," jelas Sanusi.

Sanusi berharap, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pihaknya memohon intervensi dari Kemendagri yang mengamanatkan Perda No. 35/2019 tersebut. Menurut Sanusi, ini sangat di luar kebiasaan. "Kalau memang dimungkinan Perda tersebut bisa langsung ditetapkan tanpa harus mengikuti tahapan-tahapan seperti biasanya. Kalau harus melalui semua tahapan itu, saya pesimis, apakah bisa dibayarkan THR dan gaji ke-13 itu tepat waktu," papar Sanusi lebih jauh.

Terkait dengan tidak terlibatnya pihak Menteri Dalam (Mendagri) dalam mengeluarkan PP No. 35/2019, melainkan hanya melibatkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Keuangan Menkeu), dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Sanusi sangat menyayangkan. Menurutnya, Kemendagri harus dilibatkan dalam semua urusan pembahasan yang berkaitan dengan rencana regulasi.

"Semua pangkal urusan di Pemerintahan Daerah adalah di Kemendagri. Kemendagri dulu punya prinsip Pemerintahan Omnibus. Artinya seluruhnya itu harus di Kemendagri. Kemendagri itu seperti bus besar yang membawa urusan untuk sampai ke pemerintahan daerah. Kalau seandainya sekarang tidak dilibatkan saya menjadi aneh," jelasnya.

Sanusi juga menyarankan, pada masa mendatang, sebaiknya dalam pelaksanaan regulasi, itu ketika ada pembahasan harus melalui Kemenkumham dan Kemendagri juga harus dilibatkan. "Jadi, sebuah regulasi tidak boleh dulu dilaksanakan di daerah sebelum melibatkan Kemendagri. Karena Kemendagri itu yang tahu urusannya di Pemerintahan Daerah," terangnya.

Sanusi kembali mengulang bahwa Kemendagri harus dilibatkan dalam setiap regulasi yang akan ditetapkan. Menurutnya, kalau Kemendagri tidak dilibatkan, jadi aneh. Kemendagri itu kan induknya semua pemerintahan daerah trus tiba-tiba tidak dilibatkan dalam setiap urusan, kan jadi lucu," ujarnya tergelak.

Dirinya berpikir, saat ini semua seperti main akrobat. "Harapan kami mudah-mudahan Kemendagri bisa memahami dan bisa mengkomunikasikannya kembali dengan kementerian dan lembaga di pusat tentang PP yang mengharuskan dibuatkan Perda dalam waktu singkat," ujar Sanusi.

Ada hal rawan yang dikhawatirkan Sanusi bisa terjadi. Hal rawan tersebut kata Sanusi adalah bila nanti ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan pada kondisi tersebut. "Kasihan para Gubernur, para Bupati, para Walikota. Mereka bisa didemo oleh ASN, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan pensiunan karena THR tidak bisa dibayarkan. Ini malah jadi rumit sekali. Seperti membuat masalah baru. Kasihan nanti kepala daerahnya," tegasnya.

Ada dua solusi menurut Sanusi yang bisa dilakukan, yakni sebaiknya Kemendagri melakukan komunikasi dengan yang mengeluarkan PP tersebut. PP ini harus dirubah, atau ada penjelasan atau ada semacam diskresi bagi kepala daerah seperti agar bisa mengambil langkah cepat.

Solusi lain, ada intervensi dari pusat bahwa untuk pembahasan Perda kita sepakati dengan catatan pembahasan Perda tentang PP ini tidak perlu melaui tahapan-tahapan panjang. "Jadi cukup pada tingkat Kemendagri dan langsung ditetapkan saja, Insyaa Allaah itu bisa kita lakukan. Tapi kalau tetap harus mengikuti mekanisme yang ada, pemerintah terlihat seperti melempar masalah," imbuh Sanusi.

Dijelaskan Sanusi, Pemerintah Daerah di mana pun biasanya sudah menyiapkan pos-pos anggaran untuk hal-hal seperti ini. "Tapi persioalannya ketika kita mengeluarkan dana harus ada dasar yang jelas, sehingga bisa dikelaurkan. Hanya ini, masalah waktu. Karena di PP tersebut sangat jelas sekali, dibayarkan paling lambat 24 Mei, seminggu sebelum lebaran atau seminggu setelah lebaran. Apa nggak kasihan lihat kepala daerah didemo ASN, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan pensiunan karena tidak membayarkan THR mereka," tandasnya.

Populer Berita