Ketua DPRD Sulsel Tegaskan, Tak Ada Istilah Pemakzulan di Surat Rekomendasi Pansus Hak  Angket

Ketua DPRD Sulsel Tegaskan, Tak Ada Istilah Pemakzulan di Surat Rekomendasi Pansus Hak  Angket

FOTO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan H. Mohammad Roem, SH, M.Si., …

MAKASSAR (otonominews) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan H. Mohammad Roem, SH, M.Si., menilai aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat pendukung Gubernur Sulsel HM. Nurdin Abdullah berjalan tertib.

“Ada sekitar seribuan orang lebih. Semua berjalan dengan tertib dan sopan. Tidak ada gangguan yang berarti, tidak ada masalah,” kata Roem pada otonominews, Senin (19/08/2019).

Dijelaskannya, perwakilan pendemo pun sudah diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, dan sebagian Anggota Pansus Hak Angket dengan baik. Para pendemo, jelas Roem hanya meminta diberi penjelasan klarifikasi soal Surat Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel yang beredar di tengah masyarakat yang menyebut soal pemakzulan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah.

Lebih jauh Roem menerangkan, secara khusus Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Khalid sudah memberi penjelasan kepada perwakilan pendemo bahwa surat itu baru draft, belum resmi, dan belum ada keputusan.

“Apa yang beredar di tengah masyarakat itu adalah barang mentah. Saya juga tidak tahu kenapa itu bisa jatuh ke tangah pihak lain, padahal kami saja belum menerima surat apa pun. Ketika rapat pimpinan juga dikatakan bahwa itu masih harus disempurnakan lagi,” tegas Roem.

 

Roem mengatakan bahwa surat atau konsep rekomendasi tersebut sudah meresahkan masyarakat. Tentang konsep/surat yang beredar tersebut terdapat point soal pemakzulan Gubernur Sulsel Nusdin Abdullah menurut Roem, pasti ada saja anggota Pansus Hak Angket yang mengusulkan hal itu, namun itu belum menjadi sebuah ketetapan.

“Surat itu kan baru konsep. Belum menjadi sebuah keputusan dan ketetapan dan belum boleh diedarkan dan diketahui oleh masyarakat. Bahkan tadi yang sampai ke pimpinan itu, tidak ada istilah pemakzulan,” tandasnya.

Roem menilai, siapa pun orang yang mengedarkan surat atau konsep rekomendasi tersebut sudah pasti memiliki tujuan atau maksud lain. 

“Ya bisa saja orang yang mengedarkan surat ini ada maksud untuk bikin gaduh atau bikin ribut. Untuk apa itu surat diedarkan padahal tidak ada tanda tangan dan itu menunjukkan bahwa itu tidak resmi,” katanya.

Ketua DPRD Roem menjelaskan, pada rapat pimpinan, terkait surat rekomendasi yang akan dibawa ke Mahkamah Agung (MA) tersebut,  fraksi-fraksi bicara dan minta Pansus Hak Angket menyempurnakan dengan formulasi yang lebih baik dengan menggunakan istilah-istilah standar dan normatif.

 

“Itu akan dibahas kembali pada hari Jumat dan kalau diterima, setelah shalat Jumat dilanjutkan dengan sidang paripurna. Dengan demikian Hak Angket itu selesai,” jelasnya.

Terkait rumor pemakzulan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah, Roem menjelaskan bahwa hak angkat bersifat penyelidikan dan sebagai lembaga politik, DPRD akan menyerahkan ke MA untuk memberi penilaian.

“Pansus Hak Angket ini hanya mengumpulkan sejumlah data. Selanjutnya setelah MA memberi penilaian, maka DPRD akan menyatakan pendapatnya. Seperti itu,” tandasnya.

Terkait isu dualisme kepemimpinan di Pemerintahan Privinsi Sulsel antara gubernur dan wakil gubernur, Roem menilai itulah yang disoroti oleh Pansus Hak Angket.

“Itu menjadi kesepakatan awal saat rapat pimpinan untuk menyetujui digulirkannya Hak Angkat DPRD bahwa ini perlu untuk dilakukan pembinaan. Agar tidak terkesan ada dua gubernur, karena itu membingungkan masyarakat. Terutama pada ASN dan Pimpinan OPD. Kalau mereka sering ketemu wagub, dicurigai oleh orang-orangnya gubernur. Sehingga suasana kerja tidak kondusif yang pada akhirnya kurang produktif,” papar mantan Bupati Sinjai dua periode ini.

Sebagai Ketua DPRD, Roem berharap, dengan digulirkannya Hak Angket ini gubernur dan wagubnya menyadari bahwa ada hal yang harus diperbaiki ke depannya.

“Terutama juga komunikasi antara legislatif dan eksekutif itu harus lebih diperbaiki lagi,” tegasnya.

Terkait kebijakan dan sikap Gubernur Nurdin Abdullah yang berupaya melakukan tindakan ‘bersih-bersih’ di lingkungan pemerintahannya, Roem mempersilahkan dan mendukung sepanjang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada karena semua sudah ada aturannya. 

“Itu haknya gubernur untuk melakukan mutasi tetapi harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada,” katanya.

Bila hal itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan dalam rangka memberi pelayanan ke masyarakat, Roem menganggap itu hal biasa. “Bila gubernur ingin membangun tim yang bagus, biasanya juga kan atas dasar keococokan juga. Tetapi jangan berdasarkan like and dislike, ya. Jangan suka-sukanya dia. Harus juga memperhatikan prestasi dan track record dari masing-masing pejabat yang ada saat ini,” katanya.

Sebagai negara hukum, kata Roem, acuan kita dalam menjalankan roda pemerintahan harus mengikut pada hukum positif yang berlaku. Dan sepanjang sesuai dengan UU dan hukum, pihaknya akan mendukung pemerintahan Nurdin Abdullah.

“Jadi, itulah fungsinya dewan, mengawasi. Hak angket itu adalah juga bagian dari pengawasan. Sekian lama republik ini berdiri, sudah berapa banyak yang menggunakan hak angket itu. Untuk provinsi, baru Sulsel ini yang menggunakan hak angket,” pungkasnya.

Populer Berita