Penyerahan Mandat Pimpinan KPK ke Presiden, Yusril: Ini Bisa Jebakan

Penyerahan Mandat Pimpinan KPK ke Presiden, Yusril: Ini Bisa Jebakan

FOTO : Yusril Ihza Mahendra.…

JAKARTA (Otonominews) - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyoroti soal penyerahan mandat tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pimpinan KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo kepada Presiden.

Yusril menilai, penyerahan mandat oleh pimpinan lembaga antirasuah itu kepada Presiden justru bisa menjadi jebakan.

"Ya, itu bisa membuat Presiden terjebak," kata Yusril, Minggu (15/9/2019).

Yusril menjelaskan, Presiden bisa kena pelanggaran konstitusi bila menerima mandat KPK. Karena, menurut dia, undang-undang tidak mengenal penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden.

"Presiden tidak berwenang mengelola KPK. Presiden justru dapat dianggap melanggar konstitusi jika menjadi pengelola KPK,"

 

Sama halnya dengan polisi dan jaksa, lanjut Yusril, KPK bersifat operasional dalam menegakkan hukum di bidang tindak pidana korupsi. 

"Presiden tidak mungkin bertindak secara langsung dan operasional dalam menegakkan hukum," ujar Yusril.

Dia menambahkan, tata cara pengelolaan KPK telah diatur dengan rinci dalam UU KPK. Sementara tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang mengatur tentang KPK.

"Komisioner KPK bukanlah mandataris Presiden," tegas Yusril.

UU KPK, menurut dia, tidak mengenal penyerahan mandat kepada Presiden. Maka Komisioner KPK wajib meneruskan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 32 UU KPK menyatakan bahwa komisioner diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya telah berakhir. Selain itu, masa jabatan komisioner berakhir jika mereka mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir.

"Di luar itu tidak ada mekanisme lain bagi komisioner untuk mengakhiri jabatannya," tutup Yusril.

Hal senada diungkapkan Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, penyerahan mandat itu tidak tepat. 

Menurut guru besar Hukum Tata Negara UII itu juga menegaskan, secara hukum, komisioner KPK bukan mandataris presiden. Mereka tidak bisa mengembalikan mandat kepada Presiden, karena Presiden tidak pernah memberi mandat pada mereka.

"Sebab mandataris dalam Ilmu Hukum adalah orang yang diberi tugas oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggungjawab adalah pejabat si pemberi tugas," terang Mahfud MD

Karenanya, Mahfud beranggapan langkah tiga pimpinan KPK periode 2015-2019 yang mengembalikan mandat ke Presiden Jokowi tidaklah tepat. 

"KPK bukan mandataris siapa pun, dia adalah lembaga independen. Meskipun ada di lingkaran eksekutif, namun bukan bawahan pemerintah," ungkapnya.

Sebelumnya, pada Jumat (13/9/2019) malam lalu, para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Jokowi.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, dirinya prihatin atas kondisi lembaga yang dipimpinnya saat ini. Dia pun angkat tangan dan menyerahkan urusan korupsi ke Jokowi.

"Kami mempertimbangkan sebaik-baiknya, maka kami pimpinan sebagai penanggungjawab tertinggi, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden," tutur Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019.

Saat menyampaikan sikap tersebut, Agus didampingi oleh pimpinan KPK lainnya yakni Laode M Syarif dan Saut Situmorang. Hadir juga Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Kami menunggu perintah, apakah kami masih dipercaya sampai bulan Desember, apa masih berjalan seperti biasa," imbuh dia.

Soal Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru, lanjut Agus, pihaknya tidak akan melawan ketetapan tersebut.

"Mohon maaf kalau kami menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan bagi banyak pihak," kata Agus.

Populer Berita