Ketika Bupati Frederikus Gebze Memaafkan Pelaku Fitnah Terhadap Dirinya

Ketika Bupati Frederikus Gebze Memaafkan Pelaku Fitnah Terhadap Dirinya

FOTO : Bupati Merauke Frederikus Gebze di ruang kerjanya…

Oleh: Romo Kuncoro (Pemimpin Redaksi otonominews.co.id)

Suhu politik yang menghangat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April 2019, tidak hanya terjadi di Jakarta atau Pulau Jawa saja. Bahkan di bumi Papua ujung timur NKRI, pun suhu politik ikut memanas.

Seperti di Kabupaten Merauke, misalnya, suhu politik juga menghangat. Di bumi Anim Ha ini serangan fitnah sering menghampiri Bupati Merauke Frederikus Gebze yang juga ketua DPC Partai Nasdem Merauke.

Tak tanggung-tanggung. Salah satu isu  cenderung fitnah yang sangat mengagetkan adalah adanya "Surat Panggilan" dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Frederikus Gebze sebagai tersangka kasus korupsi.

Surat Panggila itu, turut di upload ke media sosial oleh pemilik akun berinisial HT untuk berupaya menggiring opini, menjatuhkan wibawa pribadi Bupati Merauke Frederikus Gebze. 

Surat panggilan KPK RI itu, pun mejadi viral di medsos dan menyebar kemana - mana yang membuat masyarakat Kabupaten Merauke menjadi heboh dan bertanya - tanya. 

Bupati Merauke, Frederikus Gebze bersama tim kuasa hukumnya tentu saja kaget dan  berusaha untuk mengecek kebenaran surat panggilan tersebut. Setelah menemukan bukti kuat surat pemanggilan dari KPK RI itu ternyata hanya hoax alias palsu, Bupati Merauke, langsung menunjuk kuasa hukum untuk meminta pertimbangan dalam menindak lanjutinya secara hukum. 

Langkah hukumpun mulai dilakukan Bupati Merauke melalui tim kuasa hukum dengan melaporkan pemilik akun sosmed berisisial HT terkait dengan pelanggaran UU Informasi dan transaksi elektrronik (ITE) ke Polres Merauke dalam hal ini pencemaran nama baik untuk menjatuhkan reputasi Bupati di mata masyarakat. 

Namun mengingat kerumitan dalam mengungkapkan kasus itu, kasus tersebut akhirnya di ambil alih oleh Polda Papua. Kemudian Pemberitaan Papua Selatan Pos pada edisi 10 November 2017 salah satu Deputi KPK RI Bidang Pencegahan pun telah mengklarifikasikan bahwa tidak ada surat pemanggilan buat Bupati Frederikus Gebze dari KPK RI. Namun kembali, masih saja ada oknum - oknum tertentu yang tidak mempercayai itu dengan dalil, bukan disampaikan oleh komisioner KPK RI. 

Secara bertahap kuasa hukum Bupati Merauke lalu melaporkan dugaan surat panggilan KPK Palsu ke Bareskrim Polri, paada 26 November 2017. Namun mengingat duduk perkara di Papua, maka kasus tersebut di arahkan untuk di tangani Polda Papua. 

Kini setelah lama tidak terdengar lagi akhirnya satu fakta baru terbuka, dimana si terlapor yang membawa surat panggilan dari KPK RI ke Bupati Merauke, Frederikus Gebze sesuai Kronologis awal laporan menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Frederikus Gebze secara pribadi dan kepada masyarakat Merauke pada umumnya. 

Andi Amar selaku terlapor melalui sambungan telpon selulernya secara resmi dan gentelment menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. 

"Saya dengan Penasehat Hukum Bupati sudah berkomunikasi dan sudah menemui kata sepakat untuk bedamai," kata Andi Amar melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (12/2) malam. 

Foto: Bupati Merauke Frederikus Gebze sedang menyapa salah seorang warga Merauke 

Andi Ammar bilang dirinya juga menjadi korban, karena setelah mengecek kebenaran surat tersebut, ternyata surat panggilan itu, tidak benar. Intinya dirinya mengaku khilaf bukan karena disengaja.

Dikatakannya oknum yang menyerahkan surat pemanggilan dari KPK yang kemudian dilanjutkan oleh Andi Ammar kepada Bupati Merauke tengah dalam Proses Hukum Berinisial RS. 

Yang menarik adalah sikap Bupati Merauke Frederikus Gebze menanggapi masalah tersebut. Ternyata Frederikus Gebze yang juga dikenal sebagai aktivis 1998 saat menumbangkan rezim Soeharto, tidak emosional menghadapi fitnah tersebut.

Frederikus Gebze yang sempat di-bully habis-habisan berkaitan dengan vitalnya surat panggilan palsu KPK tersebut, ternyata dengan jiwa besar memaafkan Andi Ammar, sang pelaku fitnah tersebut.

Dengan penyampaian maaf dari Andi Ammar itu, Frederikus Gebze menyatakan menerima permohonan maaf dan memberikan maaf kepada Andi Ammar.

Sikap Bupati Freddy, demikian dia biasa disapa, ini tentu patut dipuji dan diapresiasi. 

Sikap seperti itu tentu saja, diharapkan bisa menjadi angin segar yang menyejukkan bagi iklim politik di Merauke. 

Dengan iklim politik yang sejuk ini diharapkan program pembangunan di Merauke bisa berjalan lancar. Lancarnya proses pembangunan ini, tentu saja  akan  menguntungkan masyarakat Merauke.

Penulis yang sempat beberapa hari meliput langsung kegiatan Bupati Freddy sehari-hari di Merauke, percaya bahwa apa yang disampaikan Bupati Freddy tersebut adalah tulus, dari hatinya yang paling dalam. Bukan sekedar pencitraan diri.

Bupati Freddy memang bukan tipe pendendam, dan itu karakter yang sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin. 

Dalam berbagai kesempatan, dari pengamatan penulis selama mengikuti kegiatan Bupati Freddy di Merauke, terlihat bagaimana Bupati yang berasal dari suku Marind ini selalu berusaha menjalin kebersamaan dan keharmonisan dengan masyarakat. 

Bahkan dia tak segan-segan melayani dan membantu masyarakat yang dalam kesulitan.  Tak heran,  banyak warga masyarakat sering datang ke kantor dan rumah dinasnya, untuk berkeluh kesah dan minta tolong kepada bupati agar membantu kesulitan yang mereka hadapi. Dan Bupati Freddy melayani mereka dengan tulus.

Semoga saja moment saling maaf memaafkan ini terus terjaga di Merauke, dan juga bisa dicontoh di daerah lain. Juga di tingkat nasional. Persaingan atau kompetisi politik, memang tidak seharusnya disikapi dengan permusuhan dan saling memfitnah.

Populer Berita